AKnews-Pemerintah Kabupaten Barru ikuti Lokakarya Perumusan Rencana Kegiatan Kelompok Kerja Pengarusutamaaan Gender (POKJA PUG) yang difasilitasi oleh USAID IUWASH Tangguh.
Kegiatan dibuka oleh Ahmar Jalil selaku Governance specialist USAID IUWASH Tangguh yang bertempat di Aston Hotel and Convention, Makassar. Kegiatan tersebut berlangsung selama 2 hari Kamis-Jumat (8-9 Juni 2023).
Pemkab Baru diwakili oleh sedikitnya 9 orang dari perwakilan lembaga pemerintah diantaranya Bappelitbangda, DPMDPPKBP3A, Inspektorat, Badan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD), Dinas PUTRPKP, Dinas Kesehatan, dan Dinas Lingkungan Hidup.
Kegiatan ini juga membahas tentang beberapa hal diantaranya pelaksanaan PUG di Sulawesi Selatan yang dipaparkan oleh DP3A Provinsi Sulawesi Selatan.
Oleh Ahmar Jalil, dijelaskan juga pentingnya pemenuhan PUG di lembaga pemerintah dimana POKJA memiliki peranan substansial dalam mengadvokasi PUG.
Menurutnya, PUG sendiri haruslah hadir dan terintegrasi dalam pembangunan khususnya ketika melakukan proses perencanaan serta perumusan kebijakan agar dapat memuat kepentingan semua pihak baik perempuan, laki-laki, dan kelompok masyarakat minoritas.
Dalam RPJMN 2020-2024, pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai salah satu dari 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) yang menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan yang kesemuanya akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam setiap bidang pembangunan serta memastikan pelaksanaannya secara inklusif, mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan,tuturnya
Sedangkan emateri Nurhasdiana selaku Gesi Nasional Coordinator dan Lidiastuti Anwar SBC GESI Regional SSRO USAID IUWASH Tangguh menyatakan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak RI, Perencanaan dan penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) merupakan salah satu bentuk penerapan strategi pengarusutamaan gender dalam pembangunan, khususnya dalam tahap perencanaan dan penyusunan anggaran.
Melanjutkan materinya, Nurhasdiana menyampaikan bahwa dengan mengadopsi PPRG, dapat diketahui bahwa perempuan dan laki-laki memiliki kebutuhan, persoalan dan perspektif yang berbeda. Oleh karenanya keduanya harus dilibatkan dalam pembangunan, untuk memastikan Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM) yang berkeadilan gender.
Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, hampir semua daerah saat ini sudah membentuk Kelembagaan PUG, terutama Pokja PUG, Focal Point, dan Tim Teknis ARG (anggaran responsive gender),Tandasnya
Lebih lanjut memaparkan Pelaksana dan penggerak pengarustamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Kota/Kabupaten difasilitasi dalam suatu wadah berupa Kelompok Kerja Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG.Kepala BAPPELITBANGDA sebagai Kepala Sekretariat Pokja PUG adalah Kepala Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan (Dinas P3A atau menyesuaikan OPD di masing-masing Kota/Kabupaten). Inspektorat dan BPKAD juga merupakan bagian dari tim gender driver dari Pokja PUG.
Mengingat Pokja PUG berperan sebagai wadah konsultasi Sebagai Ketua Pokja PUG adalah.oleh karenanya fungsi penting Pokja PUG harus didorong untuk mengidentifikasi isu-isu gender, memahami ada atau tidak adanya dan memahami sebab-sebab terjadinya ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender, termasuk pemecahan permasalahannya terutama dalam sektor air minum, sanitasi dan Pengelolaan Sumber daya Air (PSDA).
Hasil dari kegiatan penyusunan rencana kegiatan bagi Kelompok Kerja PUG, Gender Driver, serta focal point gender yang difasilitasi oleh USAID IUWASH Tangguh ini diharapkan akan menjadi acuan bagi kelembagaan PUG dalam melaksanakan tugas untuk memastikan Pengarusutamaan Gender dapat terintegrasi ke dalam proses perencanaan dan penganggaran di Kabupaten Barru.
