BARRU AK77NEWS.COM -Mewakili Bupati Barru, Wakil Bupati Barru Abustan A. Bintang, membuka secara resmi membuka secara resmi High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang dirangkaikan dengan Launching QRIS SIAP Pasar, Evaluasi Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Triwulan I Tahun 2026, serta Penyerahan SPPT PBB-P2 dan DHKP Tahun 2026, di Lantai 6 MPP Kantor Bupati Barru, Kamis (23/4/2026).
Dalam sambutannya, Abustan mengapresiasi penggabungan empat agenda penting sekaligus. Menurutnya, langkah ini mencerminkan efisiensi anggaran dan waktu yang patut dicontoh.
“Hari ini kita memulai acara yang efisien. Empat acara disatukan sehingga tidak terlalu banyak makan ongkos. Ke depan, tolong dicari tautan rapat yang beririsan. Jangan sampai kita hanya NATO: No Action, Talk Only,” ujar Abustan
Abustan menegaskan bahwa digitalisasi daerah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Ia menginstruksikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemkab Barru termasuk kepala desa, lurah, camat, dan kepala puskesmas—untuk memiliki mobile banking dan aktif bertransaksi menggunakan QRIS.
“Negara mengeluarkan biaya besar untuk mencetak uang kertas. Dengan digital, kita efisien, aman, dan cepat. Saya minta semua ASN bertransaksi nontunai. Kalau masih ada kepala dinas yang bawa uang kontan, nilai kinerjanya akan diturunkan,” tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya capaian digitalisasi Barru sebelumnya akibat kesalahan metode penghitungan yang hanya mencakup nasabah Bank Sulselbar. Padahal, mayoritas ASN menggunakan bank lain seperti BRI, BNI, dan Mandiri.
Di tengah gencarnya digitalisasi, Abustan tetap mengingatkan pentingnya perlindungan masyarakat. Ia meminta Bapenda bersama seluruh perbankan untuk menggencarkan edukasi melalui baliho, banner, dan pendampingan langsung di pasar-pasar.
“QRIS itu positif, tapi tidak sedikit juga risikonya. Kesalahan ketik transfer, penipuan digital itu nyata. Edukasi harus masif. Jangan sampai masyarakat menjadi korban,” pesannya.
Wakil Bupati juga menyoroti capaian PAD Kabupaten Barru yang hingga April 2026 belum mencapai 25 persen. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan masih adanya hambatan (bottleneck) di tingkat OPD teknis, seperti Dinas PU, Perhubungan, Kesehatan, hingga sektor pariwisata.
“Semua OPD harus bergerak. Pemanfaatan aset daerah, retribusi, hingga layanan BLUD harus dioptimalkan. Jangan ada yang jalan di tempat,” tegasnya.
Ia bahkan mengusulkan pelibatan Satpol PP dalam mendukung satuan tugas PAD, termasuk dalam penegakan kepatuhan masyarakat terhadap pajak dan perizinan.
Sektor Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) menjadi perhatian khusus dalam arahannya. Wakil Bupati meminta camat, lurah, dan kepala desa tidak hanya menunggu, tetapi aktif turun langsung ke masyarakat.
“Pendekatannya harus humanis. Datangi masyarakat di waktu yang tepat, misalnya saat panen. Jangan langsung menagih, tapi bangun komunikasi,” jelasnya.
Ia juga menyoroti perlunya pembaruan data objek pajak agar sesuai dengan kondisi riil, termasuk penyesuaian NJOP terhadap perkembangan nilai ekonomi lahan dan bangunan.
“Banyak rumah sudah bertingkat tapi pajaknya masih rendah. Ini harus disesuaikan agar adil dan optimal,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati juga menegaskan pentingnya disiplin dalam perizinan bangunan. Ia meminta aparat desa dan kelurahan tidak membiarkan pembangunan tanpa izin.
“Kalau ada pembangunan tanpa izin, harus segera ditindak. Jangan dibiarkan karena bisa berdampak hukum,” tegasnya.
Satpol PP diminta berperan aktif dalam pengawasan, termasuk melakukan tindakan tegas sebagai efek jera bagi pelanggaran.
Dorong Produktivitas Desa dan Pemanfaatan Lahan Tidur
Tak hanya fokus pada sektor pajak, Wakil Bupati juga mendorong optimalisasi potensi ekonomi desa, khususnya melalui pemanfaatan lahan tidur.
Ia menyebut Kabupaten Barru memiliki potensi besar dari lahan perhutanan sosial seluas hampir 7.000 hektar serta TORA lebih dari 2.000 hektar yang belum dimanfaatkan maksimal.
“Kalau ini digerakkan, dampaknya luar biasa. Misalnya tanam kopi 1.000 hektar saja, bisa menghasilkan perputaran uang puluhan miliar di masyarakat,” ungkapnya.
Ia menegaskan bahwa sektor pertanian ke depan akan menjadi tulang punggung ekonomi, bahkan menyebut petani sebagai pengusaha masa depan.
Wakil Bupati juga meminta dukungan lebih besar dari sektor perbankan, tidak hanya dalam penyaluran kredit konsumtif, tetapi juga kredit produktif dan penguatan kewirausahaan masyarakat.
Ia menyoroti pentingnya peran tenaga lapangan perbankan untuk tidak sekadar menawarkan pinjaman, tetapi juga membimbing masyarakat dalam membangun usaha.
“Jangan hanya ajarkan cara berutang, tapi ajarkan cara kewirausahaan. Itu yang lebih penting,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong optimalisasi program CSR perbankan untuk mendukung pembangunan daerah dan ekonomi kreatif masyarakat.
Mengakhiri sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa seluruh upaya tersebut bermuara pada visi besar Bupati Barru, yakni “Sejahtera Lebih Cepat”.
Ia mengajak seluruh elemen, mulai dari pemerintah, perbankan, hingga masyarakat, untuk bekerja kolaboratif dan inovatif dalam mencapai target tersebut.
“Tidak ada hasil tanpa kerja keras. Kalau kita ingin masyarakat sejahtera lebih cepat, maka kita juga harus bergerak lebih cepat,” pungkasnya.
Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, pimpinan OPD, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, pimpinan perbankan di Kabupaten Barru, kepala pasar, dan undangan lainnya.
