BARRU AK77NEWS.COM— Pemerintah Kabupaten Barru mulai memperkuat strategi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mengoptimalkan berbagai sektor ekonomi sekaligus mempercepat digitalisasi transaksi.
Langkah tersebut mengemuka dalam Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Triwulan II Tahun 2026 yang dipimpin Wakil Bupati Barru Dr. Ir. Abustan A. Bintang, M.Si., di Baruga Singkeru Adae, Rumah Jabatan Bupati Barru, Senin (31/8/2026).
Evaluasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Barru yang sebelumnya dibuka Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari.
Dari sisi ekonomi daerah, pemerintah melihat masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan penerimaan melalui optimalisasi pajak, retribusi, pemanfaatan aset, hingga pengembangan sektor-sektor produktif.
Abustan menegaskan, PAD bukan sekadar angka dalam laporan keuangan daerah. PAD memiliki posisi strategis karena menjadi salah satu sumber pembiayaan pembangunan.
Karena itu, pemerintah daerah mendorong setiap perangkat daerah untuk tidak hanya mengejar target penerimaan, tetapi juga mencari inovasi dan sumber-sumber pendapatan baru yang tetap berorientasi pada kemudahan serta kepuasan masyarakat.
“PAD ini penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan kita. Karena itu, inovasi dan kreativitas harus terus kita tingkatkan,” ujar Abustan.
Pemerintah Kabupaten Barru mendorong pembayaran pajak dan retribusi daerah menggunakan kanal digital, termasuk QRIS. Digitalisasi dinilai dapat membuat transaksi lebih efisien sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pendapatan.
“Semua kegiatan dan event yang ada diharapkan menggunakan transaksi elektronik. Ini bagian dari upaya kita mempercepat digitalisasi transaksi pemerintah daerah,” jelasnya.
Penguatan ekosistem pembayaran digital juga dipandang sebagai peluang untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Dengan semakin terbiasanya masyarakat menggunakan layanan perbankan dan pembayaran digital, transaksi pemerintah maupun sektor ekonomi lokal diharapkan semakin praktis dan terdokumentasi.
Capaian hingga Triwulan II 2026 menunjukkan pendapatan pajak daerah telah mencapai 45,72 persen. Sementara retribusi jasa umum berada di kisaran 32 persen, retribusi jasa usaha sekitar 37 persen, dan retribusi perizinan tertentu mencapai sekitar 50 persen.
Angka tersebut menjadi dasar bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi sekaligus mempercepat strategi pencapaian target hingga akhir tahun anggaran
Pada sektor PBB-P2, pemerintah menilai peningkatan kepatuhan masyarakat harus dibarengi dengan pendekatan pelayanan yang baik.
Abustan meminta proses penagihan dilakukan secara persuasif dan humanis sehingga masyarakat tidak merasa terbebani, tetapi memahami bahwa pajak merupakan bagian dari kontribusi terhadap pembangunan daerah.
“Manfaatkan momentum untuk meningkatkan PAD, tetapi lakukan dengan membahagiakan masyarakat. Pendekatannya harus persuasif dan memberikan pelayanan yang baik,” pesannya.
Digitalisasi pembayaran PBB-P2 juga menjadi salah satu instrumen yang terus didorong agar masyarakat memiliki lebih banyak pilihan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
Tidak hanya pajak, pemerintah juga mulai melihat sejumlah sektor yang berpotensi dikembangkan sebagai sumber penerimaan baru.
Di sektor kesehatan, optimalisasi retribusi pelayanan di puskesmas dan rumah sakit menjadi perhatian, termasuk melalui sistem pembayaran non-tunai.
Penguatan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) juga dinilai memiliki nilai strategis. Laboratorium diharapkan mampu memberikan layanan pengujian yang sesuai kebutuhan daerah, termasuk mendukung pengembangan komoditas dan produk unggulan Barru.
Sementara di sektor perhubungan, pemerintah mendorong pemetaan ulang potensi retribusi parkir, pelayanan kepelabuhanan, hingga pemanfaatan aset daerah.
Langkah tersebut penting untuk memastikan aset dan aktivitas ekonomi yang berkembang di daerah dapat memberikan kontribusi yang optimal terhadap PAD.
Sektor pariwisata juga mendapat perhatian sebagai salah satu bidang yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan.
Berbagai destinasi wisata di Barru didorong agar dikelola lebih profesional dengan memperhatikan pelayanan, kenyamanan pengunjung, serta aspek keberlanjutan.
Bahkan, pemerintah daerah membuka ruang kajian terhadap pola pengelolaan yang lebih profesional, termasuk kemungkinan penerapan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada objek wisata yang dikelola pemerintah.
Jika dikelola dengan baik, sektor pariwisata tidak hanya menghasilkan retribusi, tetapi juga dapat menciptakan efek berganda terhadap ekonomi masyarakat melalui kuliner, transportasi, perdagangan, UMKM, jasa, hingga usaha kreatif.
Abustan menegaskan bahwa peningkatan PAD tidak boleh dipisahkan dari peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Yang kita lakukan bukan hanya bagaimana meningkatkan PAD, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan pelayanan yang baik dan merasa nyaman,” ujarnya.
Karena itu, seluruh perangkat daerah, camat, lurah, kepala desa, kepala puskesmas, hingga pengelola retribusi diminta memperkuat koordinasi.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, optimalisasi PAD ke depan bukan hanya soal meningkatkan penerimaan, tetapi bagaimana membangun ekosistem ekonomi daerah yang lebih produktif, transparan, dan berbasis digital.
“Jangan lengah. Kita harus terus berusaha, berkoordinasi, dan bekerja bersama untuk meningkatkan pendapatan daerah,” pungkasnya.
Komentar