BARRU AK77NEWS.COM— Persoalan penyaluran BBM bersubsidi bagi nelayan menjadi perhatian serius Polres Barru. Kepolisian bersama Pemerintah Kabupaten Barru, Pertamina, pengelola SPBU, pemerintah desa, serta perwakilan nelayan duduk bersama mencari solusi agar distribusi BBM subsidi tepat sasaran sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat optimalisasi layanan BBM bersubsidi bagi nelayan di Aula Wira Bhakti Satria Polres Barru, Selasa (1/9/2026).
Rapat dipimpin Wakapolres Barru Kompol Hardjoko, S.H., M.H.
Sejumlah persoalan menjadi sorotan, mulai dari antrean, pemerataan pelayanan, pembagian wilayah pengambilan BBM, hingga proses verifikasi surat rekomendasi nelayan.
Wakapolres Barru Kompol Hardjoko menegaskan, persoalan BBM subsidi tidak cukup diselesaikan oleh satu pihak. Dibutuhkan kesepahaman antara nelayan, SPBU, pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum agar kebutuhan nelayan terpenuhi tanpa mengganggu pelayanan kepada masyarakat umum.
“Yang kita harapkan adalah adanya kesepahaman antara nelayan dan pihak SPBU, sehingga kebutuhan BBM untuk operasional nelayan dapat terpenuhi dengan baik, sementara pelayanan SPBU tetap berjalan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Dari sisi hukum dan keamanan, Polres Barru menaruh perhatian khusus terhadap potensi penyalahgunaan BBM bersubsidi. Pengaturan yang tidak jelas dinilai dapat membuka celah terjadinya penumpukan, penggunaan dokumen yang tidak sesuai, hingga penyimpangan dalam proses pengambilan BBM.
Kasat Reskrim Polres Barru Iptu A. Fadly Yusuf, S.H., M.H., menekankan perlunya sistem pelayanan yang lebih tertib dan terukur.
Menurutnya, pembagian zona pelayanan, verifikasi surat rekomendasi, pengaturan waktu pengambilan, hingga penggunaan surat kuasa harus memiliki mekanisme yang jelas.
“Perlu ada kesepahaman mengenai pembagian zona pelayanan, verifikasi surat rekomendasi, pengaturan waktu pengambilan, serta pengawasan terhadap penggunaan surat kuasa,” tegasnya.
Ia memastikan kepolisian akan terus melakukan koordinasi dan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
“Dari sisi kepolisian, kami akan terus melakukan koordinasi dan langkah preventif untuk mencegah penyalahgunaan BBM bersubsidi maupun potensi gangguan kamtibmas,” lanjutnya.
Data Dinas Perikanan Kabupaten Barru menunjukkan terdapat 4.517 nelayan yang terdata. Dari jumlah tersebut, 3.132 nelayan telah memiliki izin atau rekomendasi untuk memperoleh BBM bersubsidi melalui enam SPBU.
Kondisi tersebut menunjukkan besarnya kebutuhan BBM subsidi untuk menunjang aktivitas nelayan. Karena itu, pengaturan distribusi menjadi penting agar hak nelayan yang memenuhi persyaratan tetap terlayani, sekaligus memastikan subsidi tidak dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berhak.
Dalam rapat, perwakilan nelayan Kecamatan Tanete Rilau juga menyampaikan aspirasi agar lokasi pengambilan BBM bersubsidi dapat ditambah. Usulan tersebut diharapkan mampu mengurai antrean dan mencegah konsentrasi nelayan pada SPBU tertentu.
Sementara pihak SPBU menyatakan kesiapan memberikan pelayanan kepada nelayan yang memenuhi persyaratan. Namun, pengaturan waktu dan pembagian jalur pelayanan dinilai diperlukan agar antrean nelayan tidak bercampur dengan kendaraan angkutan maupun pengguna BBM lainnya.
Pertamina juga menjelaskan bahwa setiap SPBU memiliki alokasi BBM berdasarkan kuota yang telah ditetapkan. Pengawasan transaksi diperkuat melalui sistem digitalisasi dan CCTV.
Sistem tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap transaksi dapat dipantau. Jika ditemukan transaksi yang tidak sesuai ketentuan, penanganan dapat dilakukan melalui mekanisme yang berlaku.
Bagi kepolisian, optimalisasi layanan BBM subsidi bukan hanya persoalan antrean atau teknis pelayanan. Lebih jauh, persoalan ini menyangkut ketepatan sasaran subsidi, pencegahan penyalahgunaan, serta kepastian hukum dalam distribusi BBM kepada nelayan yang berhak.
Melalui koordinasi lintas sektor tersebut, Polres Barru mendorong lahirnya pola pelayanan yang lebih transparan, tertib, dan terawasi sehingga BBM subsidi benar-benar mendukung aktivitas nelayan dan perekonomian masyarakat Barru tanpa membuka ruang bagi praktik penyimpangan.
Komentar