Herdiman Tabi pada Pemerintahan
7 Jun 2023 17:31 - 2 menit reading

Dirjen Bina Keuangan Apresiasi Kab.Barru dinakhodai Suardi Saleh Pertama Terapkan SIPD

AKnews.Jakarta – Dirjend Bina Keuangan Daerah Dr.Drs.A.Fatoni, MSi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang diwakili oleh Direktur Pelaksanan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Dr.Rikie S.STP,MSi meminta jajaran pemerintah daerah (Pemda) meningkatkan penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Penggunaan sistem tersebut adalah untuk mendorong dan mengoptimalkan sebagai upaya mendukung digitalisasi sebagai wujud implementasi terhadap integrasi SPBE di Daerah, kata Dr.Rikie

“Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemendagri mendorong pemerintah daerah kedepannya bahwa evaluasi APBD kedepan akan dilaksanakan berbasis online dan sementara telah disiapkan regulasinya ,” terang Rikie pada Rapat Teknis SIstem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan pelaporan Keuangan Daerah di Grand Soll Marina Hotel Tangerang Banten, Selasa (6/5/2023).

DiA menuturkan, SIPD memuat sejumlah informasi antara lain tentang pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya. Dalam konteks tersebut, saat ini pemerintah terus berupaya mengembangkan SIPD. Terlebih SIPD juga sudah bertransformasi menjadi aplikasi umum dengan nama SIPD RI.

Dengan peran tersebut, SIPD bukan hanya digunakan Kemendagri maupun Pemda, melainkan juga menjadi milik bersama yang dapat digunakan oleh kementerian/lembaga lainnya. Sebagaimana telah dilaksanakan launching bersama stranas PK pada bulan Januari tahun 2023.

Lebih lanjut beliau menjelaskan, saat ini sistem birokrasi telah bergeser menuju pelayanan (new public service). Transformasi itu juga membuat birokrasi lebih ringkas sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Guna mengoptimalkan pelayanan tersebut, digitalisasi menjadi hal yang tak terhindarkan. Saat ini seluruh pemerintah Provinsi Dan Kabupaten telah hampir semuanya menggunakan SIPD dan tercatat 4 Provinsi terbaik yang menggunakan single Aplikasi SIPD dan 20 Kabupaten serta 5 Kota Se indonesia telah meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) , ada 2 Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu Barru dan Maros .

Kabupaten Barru menjadi kabupaten pertama dibawah Kepemimpinan Bapak Bupati Suardi Saleh mampu menjalankan dan menjadikan Kabupaten Barru sebagai Rujukan Pengelolaan Keuangan yang Berbasis Single Sistem SIPD dan terwujud dalam pencapaian meraih WTP ke 6 Kali dalam Kepemimpinan beliau

Dalam kesempatan yang sama, ucapan terimakasih kepada Seluruh Kepala Daerah yang telah berkomitmen memberikan support dan dukungan sehingga SIPD dapat dijalankan . Kabid Anggaran BKAD Kabupaten Barru Andi Hardianzah,SE,M.Si mewakili Kepala BKAD Kabupaten Barru menghadiri undangan Rapat Teknis 20 Kabupaten terbaik penerapan Single Aplikasi SIPD.

Langkah yang akan dilakukan kedepan adalah tetap menyempurnakan mekanisme pengelolaan keuangan berdasarkan regulasi, membangun kemandirian aktor pengelola Keuangan SKPD dan sampai saat ini beberapa provinsi dan kabupaten telah terjadwal berkunjung untuk studi dan best practice/bencmarking pada pemerintah Kabupaten Barru dalam Hal penerapan SIPD.