AK77NEWS.COM— Upaya memperkuat tata kelola aset dan mempercepat pembangunan daerah jadi fokus utama Rapat Koordinasi Optimalisasi Kerja Sama Pemanfaatan Tanah dan Ruang di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (29/4/2026).
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari hadir langsung dan menyuarakan sejumlah isu krusial pertanahan di Barru.Rakor yang diinisiasi KPK bersama Kementerian ATR/BPN ini dibuka Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman.
Tema yang diusung “Integrasi Pertanahan, Akselerasi Perekonomian, Wujudkan Tata Kelola Bersih Berkelanjutan”,Gubernur menyoroti masih banyak aset negara belum dimanfaatkan optimal.
“Aset negara harus dikelola dengan baik dan sesuai peruntukannya. Jika tidak, justru jadi potensi masalah yang dapat menghambat pembangunan daerah,” tegas Andi Sudirman.
Ia juga menekankan peran KPK tak hanya menindak, tapi juga mendampingi pemda menyelesaikan persoalan pertanahan secara sistematis.Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK Wahyu Setiawan menyebut sektor pertanahan masih rawan praktik korupsi.
“Pelayanan pertanahan bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga harus dipastikan transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” ujarnya.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah Kementerian ATR/BPN Andi Tenri Abeng menegaskan Sulsel dipilih sebagai lokasi percontohan karena komitmen kuat pemda.
“Kami datang dengan komitmen bersama untuk menyelesaikan permasalahan pertanahan, dan ini akan dibahas lebih detail agar setiap daerah memiliki kejelasan langkah,” tuturnya.Tenaga Ahli Menteri Bidang Ekonomi Pertanahan ATR/BPN Dedi Noor Cahyanto menekankan pentingnya sertifikasi sebagai fondasi utama menjaga aset daerah.
“Tujuan utamanya adalah mengamankan aset pemerintah daerah, agar tidak hilang dan benar-benar dikuasai secara fisik, hukum, dan administrasi,” jelasnya.
Dalam forum itu, Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari mengangkat isu strategis terkait kebutuhan lahan untuk program nasional. Ia menyoroti penyediaan lahan untuk Gerai Koperasi Merah Putih serta pengembangan kampung nelayan. Menurut Andi Ina, Barru dengan garis pantai 78 kilometer menyimpan potensi besar sektor kelautan, namun masih terkendala lahan.
“Terkadang kami terkendala di lahan. Kami berharap ada perhatian terkait penyediaan lahan untuk kampung nelayan,” ungkapnya.
Bupati juga menyoroti aset milik Pemprov di wilayah Barru, seperti Pelabuhan Polejiwa, yang belum dimanfaatkan optimal.
“Kami mohon perhatian agar aset seperti Pelabuhan Polejiwa dapat difungsikan kembali, karena masyarakat sangat membutuhkan perputaran ekonomi di sana,” tambahnya.
Selain itu, Andi Ina mengangkat persoalan legalitas aset keagamaan, khususnya masjid. Ia menilai perlu disertifikasi atas nama pemerintah daerah guna menghindari potensi konflik. Ia mencontohkan adanya kasus klaim kepemilikan masjid yang memicu polemik akibat perbedaan pandangan.
“Jika disertifikatkan atas nama pemerintah daerah, maka akan lebih aman dan menghindari klaim dari pihak tertentu maupun ahli waris,” jelasnya.
Rakor ini juga memperkuat peran Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah. Kolaborasi lintas sektor bersama KPK diharapkan meminimalisir potensi korupsi lewat sistem administrasi yang lebih modern, transparan, dan terintegrasi.
Turut mendampingi Bupati Barru, Kepala BKAD Kabupaten Barru Abubakar, Inspektur Daerah Abdul Rahim, serta Kepala Bapenda Hj. A. Hilmanida.
