Parepare, 14 Maret 2025 – Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Parepare menginisiasi audiensi dengan Walikota Parepare yang baru dilantik, pada hari Jumat, 14 Maret 2025. Pertemuan ini menjadi momentum penting dalam mempererat sinergi antara Kementerian Keuangan Satu (Kemenkeu Satu) dengan pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan kinerja dan pelayanan publik di Kota Parepare.
Audiensi yang berlangsung di kantor Pemkot Parepare ini dimulai dengan sambutan dari Sekretaris Daerah (Sekda) Parepare, Husni. Dalam sambutannya, Husni menyampaikan apresiasi atas kehadiran jajaran Kemenkeu Satu dan membuka kesempatan bagi masing-masing pimpinan unit Kemenkeu untuk memaparkan peran dan kontribusinya terhadap pembangunan daerah.
Kepala KPPN Parepare, Ferrial Resque, dalam kesempatan pertama menyampaikan bahwa audiensi ini memiliki makna strategis, terutama dalam kaitannya dengan peran KPPN sebagai bendahara umum negara. Ia menegaskan komitmen KPPN untuk menyalurkan transfer ke daerah secara optimal dan transparan, guna mendukung pembangunan di Parepare.
Sementara itu, Helmi Afrul, Kepala KPP Pratama, memaparkan tentang perkembangan sistem perpajakan yang terus ditingkatkan, termasuk penerapan sistem coretax yang mulai berlaku sejak Januari 2025. Helmi juga mengungkapkan bahwa kontribusi pajak dari Parepare pada tahun sebelumnya mencapai 35% atau lebih dari Rp100 miliar, yang menunjukkan kinerja perpajakan yang sangat baik.
Rofiq Khamdani, Kepala KPKNL Parepare, menjelaskan mengenai tugas dan fungsi instansinya dalam pengelolaan kekayaan negara dan lelang. Ia menjabarkan bagaimana KPKNL melakukan penilaian aset negara (BMN) dan aset daerah (BMD), serta proses pemanfaatan dan penghapusan aset yang sudah tidak produktif.
Dari sektor kepabeanan, Dawny Marbagio, Kepala Kantor Pelayanan Bea Cukai, mengungkapkan dinamika ekspor yang terjadi di Parepare. Saat ini, Parepare belum memiliki fasilitas direct export, yang mengharuskan barang ekspor melewati Makassar atau Mamuju. Dawny juga menyoroti penerimaan negara terbesar dari cukai hasil tembakau yang berasal dari Kabupaten Soppeng, serta pentingnya kerja sama dengan Pemkot Parepare dan Satpol PP dalam memberantas peredaran rokok ilegal.
Walikota Parepare, Tasming Hamid, dalam tanggapannya, menyampaikan rasa terima kasih atas kehadiran jajaran Kemenkeu Satu dan berharap pertemuan ini menjadi awal dari kerjasama yang lebih erat. Dengan nada ringan, Tasming mengenang pertemuannya dengan Kepala KPPN di masjid, yang menyatakan komitmennya untuk membantu pemerintah daerah.
Walikota Parepare menekankan pentingnya koordinasi yang berkelanjutan antara Pemda Parepare dan Kemenkeu Satu. Ia bahkan mengusulkan untuk menindaklanjuti audiensi ini dengan menandatangani perjanjian kerja sama (MoU), guna memperjelas teknis kolaborasi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Tasming Hamid juga menyoroti kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah, yang bukan hanya bertujuan untuk penghematan, tetapi juga untuk mendorong kinerja yang lebih optimal di semua sektor. Ia berharap, dengan adanya sinergi yang lebih erat antara pemerintah daerah dan Kemenkeu Satu, kebijakan fiskal dan keuangan negara dapat terlaksana lebih baik dan berdampak positif bagi pembangunan daerah.
Audiensi ini ditutup dengan optimisme dan komitmen untuk memperkuat kerja sama antara Kemenkeu Satu dan Pemkot Parepare dalam mewujudkan kebijakan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkelanjutan demi kemajuan Kota Parepare.
(AK77NEWS)
