Barru, 4 Maret 2025 – Pemerintah Kabupaten Barru menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2025 yang dirangkaikan dengan akselerasi sertifikasi produk halal pada hari Selasa, 4 Maret 2025. Acara ini diadakan di Ruang Basic Kantor Bupati Barru dan dilaksanakan secara daring melalui platform Zoom.
Rakor dihadiri oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, Wakil Bupati Barru, Dr. Ir. Andi Abustan B., serta sejumlah pejabat penting lainnya. Menteri Dalam Negeri, Prof. Tito Karnavian, memberikan sambutan penting mengenai jaminan produk halal dan tren inflasi yang perlu diatasi untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Pentingnya Sertifikasi Halal dan Pengendalian Inflasi
Prof. Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 2024 yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar, Indonesia memiliki potensi pasar yang besar untuk produk halal. Prof. Tito juga mengungkapkan data terkini terkait inflasi, dengan penurunan inflasi nasional sebesar -0,09% dibandingkan Februari 2024, namun beberapa daerah mengalami inflasi tinggi, termasuk Papua Pegunungan dengan angka 7,99%.
Kehadiran BPJPH dalam Mempercepat Sertifikasi Halal
Ahmad Haikal Hasan, Kepala BPJPH Indonesia, menjelaskan bahwa meski produk halal Indonesia memiliki potensi besar, penjualannya di pasar internasional baru mencapai 3%. Ia menyoroti pentingnya pendampingan dan sertifikasi halal yang lebih terorganisir untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia di pasar global. Ia juga menekankan bahwa halal adalah simbol peradaban modern yang harus diperkuat melalui kerjasama berbagai pihak.
