AK77Barrunews-Pemkab Barru ikuti Pelatihan dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Pokja PKP dan Perangkat Daerah Bidang Air Minum, Sanitasi dan Pengelolaan Sumber Daya Air yang Responsif Gender.
Pemkab Barru diantaranya perwakilan Bappelitbangda, Dinas Lingkungan Hidup Kab. Barru, DPUTR, Dinkes, dan Perumda Air Minum Tirtra Waesai mengikuti kegiatan pelatihan dan asistensi penyusunan rencana kerja Kelompok Kerja (POKJA) PKP, Perangkat Daerah Bidang Air Minum, Sanitasi, Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang responsif gender.
Acara tersebut berlangsung selama 2 hari mulai 20 hingga 21 Juli 2023 di Best Western Hotel Makassar.Selain (OPD) terkait WASH/WRM di Kabupaten Barru
Kegiatan ini dibuka secara formal oleh Togi Sianipar selaku National Coordinator Government USAID IUWASH Tangguh menyampaikan bahwa ke depan pelatihan Pokja PKP dan OPD terkait WASH dan WRM untuk mendorong peningkatan alokasi anggaran APBD pada sektor air minum, sanitasi, dan pengelolaan sumber daya air.
Sehingga apa yang tercantum dalam RPJMD dapat dicapai. Diharapkan melalui kegiatan ini para pihak dapat saling memberikan masukan yang membangun agar apa yang telah disusun dalam rencana kerja dapat relevan dan efektif dalam mencapai akses air minum dan sanitasi aman, serta pengelolaan sumberdaya air berkelanjutandi Kabupaten Kota di Sulawesi Selatan.
Mewakili Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Sri Susanty Syam, ST., M.Si, Kabid Infratstruktur Kewilayahan Bappelitbangda Sulsel, berharap bahwa Kelompok Kerja (Pokja) nantinya dapat berkolaborasi dalam mendukung capaian penyediaan air minum dan sanitasi aman. Melalui kegiatan ini, diharapkan Pokja dan OPD terkait dapat mendukung serta bersinergi dengan Pemerintah Daerah (PEMDA) khususnya pada sektor air minum, sanitasi, dan pengelolaan sumber daya air.
Adapun tujuan dari kegiatan Pelatihan dan Asistensi Penyusunan Rencana Kerja Pokja PKP dan OPD memiliki beberapat tujuan yaitu 4 tujuan utama yaitu; 1) peningkatan kapasitas dalam hal kemampuan analisis penyusunan rencana kerja Pokja PKP dan OPD yang membidangi air minum, sanitasi dan pengelolaan sumber daya air yang responsif gender di Provinsi Sulawesi Selatan; 2) memberikan pendampingan berupa masukan terhadap Rencana Kerja Pokja PKP dengan OPD terkait agar Renja yang disusun dibidang sanitasi, air minum dan Sumber Daya Air menjadi Renja yang responsif gender; 3) meningkatkan pemahaman peserta terhadap analisis situasi pada bidang air minum, sanitasi dan pengelolaan sumber daya air yang responsif gender; dan 4) melakukan penyusunan progran dan kegiatan bidang air minum, sanitasi dan pengelolaan sumber daya air untuk Renja OPD tahun anggaran 2024.
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020 – 2024 yaitu akses air minum layak sebesar 100% termasuk 15% air minum aman, sedangkan target sanitasi yaitu 90% sanitasi layak termasuk 15% sanitasi aman. Selain itu, juga mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) objective 6 pada tahun 2030 yaitu peningkatan akses ke layanan air minum dan sanitasi yang dikelola dengan aman untuk mewujudkan layanan WASH yang mandiri, tangguh dan berkelanjutan.
Di Provinsi Sulawesi Selatan Target Sanitasi Aman pada tahun 2024 adalah 8% dan target akses air minum aman pada tahun 2024 adalah 15 %. Untuk mencapai target tersebut harus dilakukan perencanaan dan penganggaran secara bertahap yang dituangkan dalam dokumen rencana kerja masing masing OPD terkait.
Saat ini pemerintah daerah sedang dalam tahapan penyusunan dokumen Renja dan APBD Tahun Anggaran 2024 adalah merupakan momentum yang tepat untuk membantu daerah khusus kabupaten /Kota dampingan USAID IUWASH Tangguh untuk memberikan asistensi terhadap rencana kerja POKJA PKP maupun Renja OPD terkait sektor Sanitasi, Air Minum, Sumberdaya Air sehingga renja yang disusun tepat sasaran dan responsif gender.
Pokja PKP menjadi pihak kunci dalam penjaminan kualitas dokumen yang akan disusun, mengingat Pokja PKP adalah pihak yang memahami isu dan permasalahan terkait PKP di daerah sesuai dengan hasil identifikasi yang telah dilakukan.
Dengan pemahaman terkait isu dan permasalahan pembangunan PKP yang dimiliki, maka Pokja PKP harus terus mendorong kepedulian dan perhatian para pemangku kebijakan untuk menempatkan isu terkait perumahan dan permukiman sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dengan keterlibatan aktif Pokja PKP dalam proses penyusunan Rencana Kerja OPD sejak awal membuat Pokja PKP harus juga terlibat dalam pembahasan rencana kerja dan ikut serta mengawal pelaksanaanya sesuai dengan perannya dalam melakukan koodinasi, sinkronisasi dan monitoring evaluasi.
