AK77 Bulukumba Ii Seleksi terbuka (Selter) pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bulukumba baru-baru ini sementara dalam penetapan tiga besar dari serangkaian proses yang telah berjalan.
Mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi serta wawancara, telah dilakukan dan berjalan lancar hingga penetapan tiga besar.
Meski demikian penting untuk menjadi catatan bahwa Selter adalah bagian dari proses untuk memilih secara obyektif calon pejabat untuk menduduki suatu jabatan pada level Eselon 2.
Syafruddin Mualla, salah seorang Pemerhati Pemerintahan dan selama ini banyak berkiprah sebagai pengusaha di luar Bulukumba, berpandangan bahwa Idealnya Selter dapat lebih diperketat, selain dari kriteria administrasi mestinya juga bisa dilihat indikator lainnya seperti keterlibatan dalam persoalan-persoalan sosial seperti Judi Online, indikasi keterlibatan dalam penggunaan narkoba serta kedisiplinan kerja dalam artian apakah yang bersangkutan disiplin atau rajin secara fisik untuk mengikuti jam kerja atau apel pagi dan sore, terus kinerjanya apakah bisa terlihat dari ukuran yang secara kasat mata bisa ditunjukkan, ada inovasi dan produktivitas dan seterusnya.
Ini harusnya menjadi bagian dari standar kinerja seorang pejabat yang notabene adalah Pelayan Publik, tutur S. Mualla.
Yang tak kalah penting adalah ketika seorang pejabat telah mengikuti Selter berulangkali lalu nilainya selalu dibawah standar dalam artian tidak memiliki kompetensi yang memadai untuk bersaing dengan peserta lainnya.
Jika ini yang menjadi ukuran tentu Pemkab bisa lebih efisien, dan memberikan ruang kepada pejabat lainnya yang bisa saja lebih memiliki kompetensi.
Kalau kompetensinya pas-pasan ini juga akan berpengaruh terhadap kemampuan dalam berinovasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dimana mereka bekerja.
Kasian mereka yang memiliki kompetensi baik tapi tidak diberi kesempatan karena terbatasnya kuota.
Disisi lain ada yang ikut tapi kapasitasnya pas-pasan tapi karena bisa membangun akses akhirnya lolos, malu kita dengan pejabat seperti ini, sementara selaku Aparatur atau pejabat harus berhadapan dengan masyarakat atau publik yang cenderung memiliki kecerdasan dan sikap kritis, ujar S. Mualla.
