BARRU, AK77NEWS.COM — Pemerintah Kabupaten Barru terus memperkuat komitmen menghadirkan pelayanan publik yang mudah, cepat, dan berkualitas. Kali ini, perhatian pemerintah daerah menyasar pelayanan bagi masyarakat calon jemaah haji dan umrah melalui kolaborasi bersama Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru.
Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Pelayanan Haji dan Umrah di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru oleh Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, di Aula Kantor Kemenhaj dan Umrah Barru, Rabu (11/11/2026).
Kerja sama ini menjadi langkah konkret dalam memperkuat sinergi kelembagaan sekaligus mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat, khususnya terkait administrasi, informasi, dan berbagai kebutuhan penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Bupati Barru, Andi Ina Kartika Sari, menegaskan bahwa kerja sama tersebut bukan sekadar penandatanganan dokumen administratif, melainkan bentuk komitmen nyata pemerintah untuk memastikan masyarakat memperoleh pelayanan yang lebih mudah, cepat, dan optimal.
Menurutnya, kehadiran Kementerian Haji dan Umrah sebagai kementerian tersendiri merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperkuat tata kelola penyelenggaraan ibadah haji dan umrah serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Dengan adanya kerja sama ini, kita ingin memperlihatkan bahwa pemerintah daerah bersama Kementerian Haji dan Umrah memiliki komitmen yang sama, yaitu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barru,” tegasnya.
Sebagai implementasi kerja sama tersebut, Pemkab Barru memfasilitasi ruang pelayanan Kementerian Haji dan Umrah di Mal Pelayanan Publik. Pelayanan ini direncanakan berlangsung dua kali dalam sepekan, yakni setiap Senin dan Kamis.
Dengan demikian, masyarakat tidak perlu kesulitan untuk mendapatkan informasi maupun mengakses layanan terkait penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.
Bupati Andi Ina menekankan bahwa keberhasilan kerja sama harus diukur dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, bukan hanya sebatas kesepakatan di atas kertas.
“Saya berharap ini tidak hanya menjadi formalitas. Kita harus benar-benar berkolaborasi memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Informasi yang dibutuhkan calon jemaah haji dan umrah harus tersampaikan dengan jelas sehingga masyarakat merasa terbantu dan puas dengan pelayanan pemerintah,” ujarnya.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya integrasi pelayanan antarlembaga, terutama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Validitas data kependudukan dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelengkapan dokumen dan kelancaran administrasi calon jemaah.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati turut menegaskan pentingnya memperjuangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Kabupaten Barru. Ia meminta agar komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat terus diperkuat sehingga peluang keberangkatan masyarakat yang masuk daftar tunggu semakin terbuka.
“Saya berharap ada upaya komunikasi yang intensif untuk memperjuangkan penambahan kuota haji bagi masyarakat Barru. Kita ingin semakin banyak masyarakat yang mendapatkan kesempatan menjadi tamu Allah,” harapnya.
Bupati juga mengenang pengalamannya ketika terpilih menjadi petugas haji pada 2011, saat masih menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah melalui beberapa kali proses, namanya akhirnya terpilih sebagai salah satu petugas haji.
Pengalaman tersebut menjadi pengingat bahwa kesempatan menjadi tamu Allah membutuhkan niat, doa, dan ikhtiar.
“Menjadi tamu Allah adalah panggilan. Namun, kita juga harus berusaha dan berikhtiar. Saya yakin niat dan usaha yang baik untuk menjadi tamu Allah akan mendapatkan perhatian dari Allah SWT,” tuturnya.
Tak hanya persoalan kuota jemaah, Bupati juga meminta agar jumlah petugas haji Kabupaten Barru yang sebelumnya dua orang, kemudian berkurang menjadi satu orang, dapat diperjuangkan kembali menjadi dua orang.
Ia menegaskan, Pemkab Barru telah mengalokasikan anggaran melalui APBD selama dua tahun berturut-turut untuk membiayai petugas haji daerah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah daerah dalam memastikan jemaah asal Barru mendapatkan pendampingan dan pelayanan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci.
“Petugas haji kita memiliki tanggung jawab besar karena mereka yang mengurus dan mendampingi masyarakat Barru selama berada di Tanah Suci. Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menyiapkan anggarannya melalui APBD,” tegasnya.
Kemenhaj Apresiasi Dukungan Pemkab Barru
Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru, Muhammad Ridwan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Bupati Barru atas dukungan serta fasilitas yang diberikan, khususnya penyediaan ruang pelayanan di Mal Pelayanan Publik.
Menurutnya, fasilitas tersebut menjadi dukungan strategis bagi penguatan pelayanan kementerian yang relatif baru terbentuk.
Ridwan menjelaskan, Kementerian Haji dan Umrah dibentuk pada 8 September 2025 sebagai bagian dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat penyelenggaraan urusan haji dan umrah. Sebelumnya, urusan tersebut berada dalam struktur pelayanan Kementerian Agama.
Ia juga mengungkapkan bahwa Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru saat ini masih menghadapi keterbatasan sumber daya manusia. Operasional kantor baru didukung enam orang pegawai serta lima tenaga outsourcing.
Karena itu, dukungan Pemkab Barru melalui penyediaan fasilitas pelayanan di MPP dinilai sangat membantu dalam memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Ibu Bupati yang telah memberikan ruang dan fasilitas di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Barru. Kami juga memohon arahan dan bimbingan agar kerja sama yang baik ini dapat terus berjalan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya para calon tamu Allah,” ungkap Muhammad Ridwan.
Melalui kerja sama ini, Pemkab Barru berharap pelayanan haji dan umrah semakin terintegrasi, akses informasi semakin terbuka, serta koordinasi antarlembaga semakin kuat.
Bagi Pemerintah Kabupaten Barru, pelayanan kepada calon jemaah haji dan umrah bukan sekadar urusan administrasi, tetapi bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memenuhi panggilan beribadah ke Tanah Suci.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Barru, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asisten Administrasi Umum, Kepala Dinas PMPTSP, Kepala Dinas Kominfo-SP, Inspektur, Kabag Pemerintahan Setda, Kasubag Kantor Kemenag Barru, serta jajaran Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Barru.
Komentar