AK77NEWS.COM, BARRU–Kepala Divisi Keimigrasian Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Sulawesi Selatan, Dodi Karnida mengunjungi Mall Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Barru yang diresmikan Menpan RB Tjahjo Kumolo pada tanggal 20 Februari 2020 lalu.
Dalam kunjungannya itu, Dodi diterima langsung Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Syamsir, SIP, Rabu (22/7).
Saat melihat MPP Barru itu Dodi terlihat sangat antusias, melihat tempat, interior/tata letak dan suasana pelayanan yang tersedia baik di lantai dasar maupun di lantai dua, apalagi MPP Barru sangat ketat menerapkan protokol kesehatan, dan menyiapkan fasilitasnya lengkap mulai dari air mengalir untuk cuci tangan, sabun, tisu, hand sanitizer dan alat pengukur suhu. Selain itu Dodi juga memuji fasilitas pelayanan paspor pada loket imigrasi yang disediakan, bahkan Dodi cukup lama ditempat itu untuk berdiskusi dengan Syamsir.
“Kami dari jajaran Keimigrasian Sulawesi Selatan dalam Tatanan Normal Baru ini harus bergerak cepat dan banyak berkordinasi dengan instansi terkait guna pelayanan dan pengawasan keimigrasian, setelah beberapa waktu lalu sempat terhenti karena merebaknya wabah Corona,” ujarnya.
“Senin tanggal 20 Juli kemarin, kami dan Kantor Imigrasi (Kanim) Makassar sudah memulai hadir di MPP Bantaeng, walaupun masih sebatas berbentuk Layanan Informasi Keimigrasian, dan hari ini kami mengunjungi MPP Barru yang di dalamnya juga terdapat pelayanan keimigrasian yaitu berupa penerbitan paspor,” kata Dodi menambahkan.
Dodi menjelaskan, saat ini Kanim Parepare belum beroperasinya MPP Kabupaten Barru ini karena terkendala Covid-19, dan selama 3 kali melakukan pelayanan di MPP Barru jumlah paspor yang diterbitkan sudah sebanyak 22 buku.
“Saat ini imigrasi belum aktif lagi melayani di sini, karena di Kanim Parepare sendiri jumlah permohonan paspor ini masih sangat kecil, jauh sekali dari jumlah 50% dari kuota normal yang disediakan, yaitu sebanyak 50 paspor per hari, sedangkan pemohon per hari saat ini paling banyak 8 orang,” ungkap Dodi.
Kedepan lanjutnya, pihaknya akan tetap selalu siap bekerja sama, berkolaborasi dengan instansi terkait, khususnya dengan pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat, Dodi berharap keberadaan jajaran Kementerian Hukum dan HAM di manapun, dapat memberikan manfaat, memberikan kenyamanan dan kesejateraan bagi masyarakat.
“Saya sangat terkesan sekali dengan segala sesuatu yang menyangkut keberadaan MPP Kabupaten Barru ini. Seingat saya MPP yang pertama dibentuk di Pulau Sulawesi ini adalah MPP Kota Tomohon di Sulawesi Utara yang diresmikan pada tanggal 21 April 2018 oleh Menkumham Yasonna H. Laoly dan Menpan RB saat itu Asman Abnur,” tutur Dodi.
“Saya ingat betul detilnya, saya ikut terlibat membidanginya, karena imigrasi juga hadir melayani di sana. Jika dibandingkan dengan MPP Kota Tomohon, MPP Kabupaten Bantaeng dan Kabupaten Pandeglang di Provinsi Banten yang akan diresmikan pada bulan Agustus mendatang, saya akan memberikan dua jempol untuk MPP Barru,” tambahnya.
Karena itu Dodi berharap dari waktu ke waktu segala sesuatu yang terkait dengan MPP Barru terus ditingkatkan, agar masyarakat menjadi lebih nyaman dalam menerima pelayanan, sehingga kepercayaan masyarakat menjadi lebih tinggi.
“Dengan begitu, masyarakat serta Pemerintah Daerah Kabupaten Barru memiliki kebanggan tersendiri, memiliki nilai jual yang tinggi di hadapan masyarakat maupun pemerintah daerah lainnya, serta pemerintah pusat, khususnya di hadapan investor sehingga mereka tertarik untuk berinvetasi guna menggerakkan mesin perekonomian di sini,” pungkas Dodi.
