MAKASSAR, AK77News.com – Pemerintah Kabupaten Barru kembali mencatat prestasi. Pemkab Barru meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke-11 secara berturut-turut dari BPK RI Perwakilan Sulawesi Selatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penghargaan diserahkan saat Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD TA 2025 di Auditorium Lantai 2 Kantor BPK RI Perwakilan Sulsel, Makassar, Selasa 2/6/2026.
LHP diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulsel, Winner Franky Halomoan, S.E., Ak., M.Ak., CSFA, CA, ACPA, ERMAP, GRCA, GRCP.
Hasil Kerja Seluruh Perangkat Daerah
Bupati Barru Andi Ina Kartika Sari, S.H., M.Si. mewakili enam kepala daerah penerima WTP menyampaikan rasa syukur atas capaian tersebut.
“Alhamdulillah, hari ini kami enam kepala daerah mendapatkan opini WTP yang tentunya menjadi harapan dan kebahagiaan bagi kami semua. Capaian ini tidak mungkin diraih hanya oleh kepala daerah dan wakil kepala daerah, tetapi merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah,” ujar Andi Ina.
Bupati secara khusus mengapresiasi Sekda, Inspektorat, BKAD, dan seluruh OPD yang bekerja siang-malam menyiapkan dokumen selama pemeriksaan.
“Setiap proses pemeriksaan oleh BPK selalu menghadirkan rasa harap dan debaran. Hasil tahun ini bukti pengelolaan keuangan daerah telah berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
WTP Bukan Tujuan Akhir
Andi Ina menegaskan WTP bukan tujuan akhir, melainkan motivasi memperbaiki tata kelola keuangan.
“Ini menjadi cambuk bagi kami agar ke depan bisa lebih baik lagi dalam penggunaan anggaran. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat, tertib administrasi, dan sesuai aturan,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi BPK Sulsel yang dinilai menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Meski menghadapi tantangan anggaran, aset, dan regulasi, Bupati optimistis. “Hari ini kondisi anggaran penuh tantangan, tetapi kami yakin dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, keadaan akan semakin baik. Kami tetap berkomitmen mewujudkan pembangunan dan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ungkapnya.
BPK: WTP Adalah Amanah
Kepala BPK Sulsel Winner Franky Halomoan mengapresiasi daerah yang mempertahankan WTP. Namun ia mengingatkan, WTP tidak menjamin kualitas keuangan akan selalu baik tanpa perbaikan berkelanjutan.
“WTP bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga melalui tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Seluruh rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah LHP diterima,” tegas Winner Franky.
Ia juga berterima kasih kepada kepala daerah, DPRD, dan OPD atas kelancaran proses pemeriksaan.
Turut mendampingi Bupati Barru, Ketua DPRD Barru, Sekda, Kepala BKAD, Inspektur Daerah, Kadis PUTR Perkim, Kabag Umum, Kabag Protokol, Sekretaris DPRD, serta Sekretaris dan para Kabid BKAD Barru.
Komentar